BOJONEGORO - Pemkab Bojonegoro menolak Keputusan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2008 tentang pengelolaan pertambangan minyak pada sumur tua. Pasalnya, keputusan itu tetap memberikan wewenang kepada Pertamina untuk mengelola sumur tua.
Menurut Kepala Bagian Pertambangan Pemkab Bojonegoro M Yaskur, keputusan itu sebenarnya revisi atas Kepmen nomor 12 tahun 1985. Tapi, pihaknya menilai tidak ada perubahan signifikan dalam aturan baru tersebut.
"Pemerintah daerah tetap tidak mempunyai kewenangan mengelola secara penuh. Padahal, itu menyangkut kesejahteraan warga Bojonegoro," katanya, di Bojonegoro,
Pemkab Bojonegoro mempunyai kepentingan besar atas keberadaan Kepmen ESDM yang baru tersebut. Pasalnya, di Kec Kedewan dan Kasiman terdapat ratusan sumur minyak tua peninggalan zaman Belanda.
Saat ini, sebagian sumur yang masih aktif menjadi mata pencaharian masyarakat setempat, dengan jasa angkat-angkut yang diperoleh. Karena, sumur minyak tersebut sesuai aturan dikelola oleh PT Pertamina EP Region Jawa Area Cepu.
Yaskur menambahkan, saat ini pihaknya sudah membuat surat yang ditujukan kepada Gubernur Jatim Imam Utomo untuk diteruskan ke Menteri ESDM.
Isi surat tersebut, terkait permohonan revisi atas Kepmen baru itu, dan meminta Pemkab melalui BUMD bisa mengelola secara penuh sumur tua tersebut.
"Kalau Kepmen baru ini kan tidak ada yang baru sebenarnya. Lalu untuk apa, jika tidak bisa mensejahterakan masyarakat," katanya.
Selama ini, ratusan sumur tua itu dikelola secara tradisional oleh masyarakat setempat. Para penambang tradisional itu, hanya memperoleh ongkos jasa angkat-angkut yakni Rp90 ribu per 200 liter (satu drum).
Ongkos itu dinilai kecil, meski sudah ada kenaikan dari sebelumnya Rp49.500 per drum. Kecilnya penghasilan yang diperoleh para penambang, membuat banyak penambang yang menjual ke luar Pertamina, namun ditangkap Polres Bojonegoro.(Nanang Fahrudin/Sindo/rhs)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar